Audit Segera Dimulai, Pemkab Langkat Percaya Diri Hadapi Pemeriksaan BPK
BERITA LANGKAT – Pemerintah Kabupaten Langkat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dokumen tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti yang mewakili Bupati Langkat Syah Afandin kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, di Medan, Selasa (31/03).
Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban tahunan pemerintah daerah sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran daerah.
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, serta Kota Pematangsiantar.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Langkat didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bappedalitbang, Kepala BPKAD, serta Plt Inspektur Kabupaten Langkat.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Ia menyampaikan bahwa LKPD yang diterima akan segera memasuki tahap pemeriksaan selama kurang lebih dua bulan.
“Setelah audit selesai, hasil pemeriksaan akan diserahkan kembali kepada masing-masing daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti berharap proses audit berjalan lancar dan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga hasil audit nantinya dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Langkat,” ungkapnya.
Dengan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Langkat kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga transparansi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. (rel)
