Tata Kelola Internet dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia School on Internet Governance

Oleh: Muhammad Akhsanul Akhlaq
Peserta program Indonesia School on Internet Governance

JAKARTA (Langkatoday) - Internet telah menjadi infrastruktur vital dalam berbagai aspek kehidupan manusia modern, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik. Namun, pesatnya pertumbuhan internet membawa tantangan besar terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Di tengah perkembangan ini, Indonesia School on Internet Governance (ID-SIG) berperan penting dalam membangun pemahaman mendalam tentang bagaimana tata kelola internet harus dibangun dengan berlandaskan prinsip-prinsip HAM.

Makalah ini bertujuan untuk membahas hubungan antara tata kelola internet dan HAM berdasarkan kajian riset ID-SIG, serta menganalisis tantangan dan rekomendasi untuk konteks Indonesia.

Konsep Tata Kelola Internet

Menurut ID-SIG, tata kelola internet (Internet Governance) adalah upaya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan menerapkan norma, prinsip, serta prosedur yang mengatur penggunaan internet. Tata kelola ini harus dilakukan secara:

• Inklusif: Melibatkan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
• Transparan: Dijalankan secara terbuka dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat.
• Partisipatif: Mengundang keterlibatan aktif dari semua sektor, baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, maupun komunitas teknis.

Model multistakeholder ini menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola internet yang demokratis dan adil.

Internet sebagai Ruang Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Internet telah mengubah cara individu menikmati hak-haknya, terutama dalam hal:

Kebebasan Berekspresi

Internet memberikan ruang luas bagi ekspresi ide dan pendapat. ID-SIG menekankan bahwa negara wajib melindungi kebebasan berekspresi daring, serta memastikan bahwa pembatasan hanya dilakukan dalam batas yang diatur hukum internasional, misalnya untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum secara proporsional.

Hak atas Privasi

Dengan semakin banyaknya data pribadi yang diproses secara digital, hak atas privasi menjadi semakin penting. ID-SIG mendukung inisiatif regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai langkah maju untuk memastikan data pribadi pengguna internet dilindungi secara hukum.

Hak atas Akses Informasi

Akses terhadap internet memungkinkan realisasi hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi demokratis, dan hak ekonomi. Riset ID-SIG menyoroti perlunya pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan digital.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Internet Berbasis HAM

Berdasarkan kajian ID-SIG, prinsip-prinsip utama yang harus diadopsi dalam tata kelola internet meliputi:

• Non-diskriminasi: Menjamin semua orang memiliki hak setara untuk mengakses dan menggunakan internet.
• Proporsionalitas dan Legalitas: Setiap pembatasan terhadap hak di internet harus sesuai hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan dilakukan secara proporsional.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Keputusan tata kelola harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Partisipasi Publik yang Bermakna: Semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Tantangan Tata Kelola Internet dan HAM di Indonesia

ID-SIG mengidentifikasi sejumlah tantangan spesifik yang dihadapi Indonesia:

Overblocking dan Penyensoran

Pemblokiran akses terhadap situs atau platform digital sering dilakukan tanpa prosedur yang transparan, menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak kebebasan berekspresi.

Kesenjangan Digital

Tingkat akses internet yang timpang antar wilayah (rural vs urban) menghambat pemenuhan hak atas akses informasi secara merata.

Minimnya Literasi Digital

Banyak pengguna internet di Indonesia masih memiliki tingkat literasi digital rendah, yang membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan data, hoaks, dan manipulasi daring.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat Sipil

Pembuatan regulasi digital di Indonesia seringkali minim melibatkan masyarakat sipil secara bermakna, sehingga potensi penyusunan kebijakan yang sensitif terhadap HAM menjadi rendah.

Ancaman terhadap Privasi dan Keamanan Digital

Maraknya kebocoran data dan potensi penggunaan teknologi untuk pengawasan massal menjadi ancaman serius terhadap hak privasi.

Rekomendasi Kebijakan dari ID-SIG

Untuk memperkuat tata kelola internet berbasis HAM di Indonesia, ID-SIG merekomendasikan:

• Mendorong model multistakeholder secara nyata dalam pengambilan keputusan terkait internet.
• Meningkatkan literasi digital nasional, termasuk pemahaman hak-hak digital bagi semua warga negara.
• Memastikan regulasi yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum digital.
• Membuka ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan digital nasional.
• Mengembangkan mekanisme perlindungan privasi yang efektif, serta memperkuat pengamanan terhadap infrastruktur data nasional.

Penutup

Tata kelola internet yang berorientasi pada penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah prasyarat penting untuk pembangunan demokrasi digital di Indonesia. ID-SIG telah berkontribusi besar dalam menyediakan kajian dan advokasi mengenai pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam dunia digital. Ke depan, kolaborasi antarpemangku kepentingan yang kuat, disertai komitmen terhadap nilai-nilai HAM, akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem internet yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.