Heboh! Ratusan Siswa Gagal Masuk LKBB Langkat Gara-Gara Tiket Rp 15 Ribu, Himala Disorot!

STABAT (Langkatoday) - Kegiatan Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) tingkat SMP se-Kabupaten Langkat yang digelar Ahad, (22/6) di Gedung Olahraga (GOR) Stabat berlangsung megah. Namun di balik kemeriahan yang diikuti oleh 767 siswa ini, muncul sorotan tajam terhadap kebijakan panitia yang dinilai memberatkan penonton—bahkan mengakibatkan puluhan siswa terdampar di luar arena lomba.

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Langkat, H. Syah Afandin, S.H., ini dilaksanakan oleh PB Himpunan Mahasiswa Langkat Indonesia (HIMALA) dengan Ketua Umum M. Wahyu Hidayah. Sayangnya, euforia kegiatan ternoda akibat kebijakan pungutan biaya masuk sebesar Rp15.000 per orang dan parkir kendaraan Rp10.000.

"Sakit hati kami bang, masa cuma mau nonton teman tanding harus bayar mahal. Itu uang jajan satu hari kami," ujar seorang siswa SMP yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di luar GOR. Ia bersama puluhan siswa lainnya hanya bisa berdiri di depan pintu masuk karena tak mampu membayar biaya masuk.

Sistem akses masuk yang menggunakan gelang sebagai tanda registrasi semakin memperkeruh suasana. Siswa tanpa gelang dilarang keras masuk ke area dalam GOR, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya pulang dengan kecewa.

Tak hanya siswa, sejumlah pihak internal HIMALA sendiri mengkritisi pelaksanaan kegiatan ini. Salah satu pengurus PB HIMALA Indonesia, yang identitasnya dirahasiakan, turut menyayangkan kebijakan pungutan yang dinilai tidak ramah terhadap pelajar.

"Ini mencoreng nama organisasi. HIMALA seharusnya menjadi garda pendidikan, bukan malah membebani siswa. Terlebih lagi, keputusan mengenai pungutan ini tidak pernah dibahas secara internal HIMALA," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari panitia terkait alasan di balik penetapan harga tiket masuk dan parkir yang cukup tinggi bagi pelajar.

Kegiatan yang seharusnya menjadi wadah edukatif dan pemersatu pelajar justru meninggalkan kesan eksklusif dan menghambat semangat siswa untuk terlibat langsung. Kini, publik pun menanti klarifikasi dan evaluasi dari pihak penyelenggara, agar ke depannya kegiatan serupa tidak lagi menimbulkan polemik.