Pasar Tanjung Pura Jadi Ajang Tarik-Menarik Kepentingan? DPRD Angkat Suara

STABAT (Langkatoday) - Puluhan pedagang Pasar Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mendatangi kantor DPRD, Kamis (21/8/2025), dengan wajah penuh kegelisahan. 

Mereka mengaku tak tahan dengan mahalnya biaya pengelolaan pasar serta adanya dualisme kepengurusan yang membuat suasana dagang kian tidak kondusif.

Koordinator pedagang, Ilyas Sembiring, menyampaikan bahwa para pedagang kini berada dalam posisi serba sulit. Selain biaya yang dianggap memberatkan, keberadaan dua kubu pengurus pasar membuat konflik terus berlarut.

“Kami hanya ingin berdagang dengan aman dan tenang. Semoga pemerintah bisa menjembatani masalah ini agar ada solusi bersama,” ujar Ilyas.

Dugaan Pungli & Intimidasi

Dalam pertemuan tersebut, isu pungutan liar dan intimidasi ikut mencuat. Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting, menegaskan bahwa akar persoalan terletak pada ketidakkompakan pengelola pasar.

“Ketidakjelasan pengurus membuat pedagang bingung. Bahkan muncul mosi tidak percaya karena diduga ada pungutan yang tidak wajar. Pemerintah harus memfasilitasi musyawarah dan mengembalikan pengelolaan ke tangan pedagang dengan memilih pengurus baru yang kredibel,” kata Romelta.

Hal senada disampaikan Rahmad Rinaldi (Fraksi PPP). Ia menilai pertemuan itu harus dijadikan momentum untuk mengakhiri konflik kepengurusan.

DPRD Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menuntut langkah cepat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Forkopimcam dan Satpol PP.

“Pemerintah harus segera turun tangan. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan organisasi justru menindas pedagang,” tegas Sribana.

Jalan Tengah: Musyawarah dan Pemilihan Ulang

Dalam forum yang turut dihadiri Kadis Perindag, Camat Tanjung Pura, Satpol PP, pengurus APPTSI, serta perwakilan pedagang, DPRD mendorong adanya musyawarah besar yang melibatkan seluruh pedagang. Tujuannya: mencari solusi kolektif, mengakhiri dualisme, serta membentuk kepengurusan baru yang transparan.

Dari penelusuran media, konflik Pasar Tanjung Pura sudah berulang kali mencuat. Sumber internal menyebutkan, sebagian pedagang merasa ditekan dengan “biaya tambahan” yang tidak tercatat resmi. Dugaan praktik rente dan tarik-menarik kepentingan organisasi menjadi api dalam sekam.

Apabila persoalan ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan Pasar Tanjung Pura bisa kehilangan kepercayaan pedagang, bahkan berimbas pada melonjaknya harga barang kebutuhan pokok.