Banjir Langkat: 122 Ribu KK Terdampak, 11 Warga Meninggal, Pemerintah Lamban Bersikap

Foto tribun/anil

BERITA LANGKAT - Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akhirnya merilis laporan sementara korban banjir yang melanda hampir seluruh wilayah kabupaten. Data ini baru disampaikan pada 30 November 2025, meski banjir sudah berlangsung beberapa hari dan situasi di lapangan terus memburuk.

Berdasarkan data posko terpadu, sebanyak 16 kecamatan terendam, dengan total 122.527 kepala keluarga terdampak. Bencana ini juga menelan korban jiwa, 11 warga meninggal dunia, masing-masing 5 warga Kecamatan Babalan dan 6 warga Kecamatan Besitang.

Ironisnya, laporan ini muncul di tengah kritik publik terhadap lambannya arus informasi dari pemerintah daerah. Sejumlah pejabat kunci, termasuk lembaga penanggulangan bencana, sebelumnya sulit dihubungi, menambah kebingungan masyarakat yang membutuhkan kepastian penanganan.

Kecamatan Tanjung Pura menjadi wilayah paling parah, mencatat 18.629 KK terdampak. Disusul Kecamatan Stabat 17.270 KK, Kecamatan Secanggang 13.619 KK, dan Kecamatan Babalan 13.523 KK.

“Data ini dari posko terpadu,” kata Kepala Dinas Kominfo Langkat, Wahyudiharto, Senin (1/12). Namun ia tidak merinci langkah strategis lanjutan yang tengah atau akan dilakukan pemerintah.

Sementara itu, pantauan wartawan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah titik banjir mulai mengalami penurunan debit air. Di antaranya, Kecamatan Hinai, Desa Cempa, Batu Melenggang, Pekan Tanjung Pura, Paya Perupuk, Pematang Tengah, Air Hitam, Securai, Alur Dua, Brandan Barat, Pangkalan Susu, hingga Besitang.

Meski begitu, pemulihan kondisi warga masih jauh dari kata pulih. Ribuan rumah masih terendam lumpur, akses listrik belum stabil, dan distribusi bantuan dinilai tidak merata. Banyak warga mengeluhkan minimnya kehadiran pemerintah pada hari-hari pertama bencana, sebuah tanda bahwa sistem mitigasi bencana di Langkat kembali dipertanyakan.

Di tengah tragedi kemanusiaan ini, publik menuntut transparansi lebih kuat dan respons lebih sigap. Karena bencana boleh datang tanpa aba-aba, tetapi keterlambatan pemerintah tidak seharusnya menjadi bagian dari bencana itu sendiri.