Bank Dunia: Utang Indonesia Kian Bertambah, ‘Indonesia Gelap’ Jadi Kenyataan?
 |
| Ilustrasi hutang negara |
STABAT (Langkatoday) - Bank Dunia memberikan pernyataan mengejutkan usai mengatakan jika utang Indonesia semakin bertambah. Akankah istilah Indonesia Gelap jadi kenyataan?
Sebagai informasi, Bank Dunia mencatat lonjakan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto yang diproyeksikan mencapai 40,1 persen pada 2025 dan terus naik hingga 41,4 persen pada 2027. Angka tersebut lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang hanya 39,15 persen.
Adapun kenaikan utang Indonesia disebabkan oleh tingginya kebutuhan dana untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, yang akhirnya berisiko membuat defisit fiskal melonjak ke angka 2,7 persen dari produk domestik bruto, mendekati batas maksimum 3 persen sesuai UU Keuangan Negara.
Agar dapat menutup defisit, pemerintah terus menerbitkan surat berharga negara, yang menambah beban utang dan bunga yang harus dibayar. Sebagai informasi, tahun ini saja jumlahnya mencapai Rp 1.352 triliun atau 37 persen dari APBN 2025.
Namun, sayangnya penerimaan negara dari pajak justru melemah. Pada Maret 2025 lalu, penerimaan pajak baru mencapai Rp 322,6 triliun atau 14,7 persen dari target APBN, yang turun drastis 18,1 persen jika dibandingkan Maret 2024 silam. Penurunan tersebut kian menekan kemampuan fiskal negara dan memperkuat ketergantungan terhadap utang, juga memberikan tantangan berat bagi pemerintahan mendatang untuk menjaga stabilitas fiskal dan mencegah krisis utang jangka panjang.
Akankah Indonesia Benar-Benar Gelap?
Sebelumnya, istilah Indonesia Gelap menjadi kritik tajam dari mahasiswa. Mengejutkannya, istilah tersebut kini ikut digaungkan oleh lembaga global seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund.
Kedua lembaga global tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun ke 4,7% pada 2025, jauh dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2% bahkan sempat bermimpi 8%.
Meski daya beli merosot, gelombang PHK semakin meningkat, dan angka kemiskinan bertambah, pemerintah tetap optimis menarasikan kondisi ekonomi sebagai kuat dan resilient. Namun, para ekonom ikut menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan dan realita di lapangan.
Fenomena ‘Indonesia Gelap’ juga mengacu para menurunnya kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi ekonomi, termasuk standar kemiskinan. Hal inidisebut sengaja diturunkan sebagai bentuk pencitraan.
Berbagai kritik yang dilayangkan para ekonom dan laporan lembaga internasional, kini kian memperkuat krisis kepercayaan dan data yang dimanipulasi bukanlah sekadar opini, melainkan realitas yang memang seharusnya dihadapi bersama.
