APBD Minim, Sumut Dinilai Tak Mampu Kelola Empat Pulau Tambahan yang Dipindahkan dari Aceh
![]() |
| Ketua DPP PDI Perjuangan - Deddy Yevri Sitorus |
JAKARTA (Langkatoday) - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memindahkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) menuai kritik tajam. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai keputusan tersebut terburu-buru dan tidak didasarkan pada pertimbangan historis, sosial, maupun kemampuan fiskal daerah penerima.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Pemindahan wilayah ini diatur dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138/2025.
"Nggak ada urgensinya pemindahan empat pulau itu diputuskan langsung tanpa duduk bersama. Tiba-tiba jadi milik Sumut," kata Deddy melalui sebuah video singkat yang diunggah di akun Facebook resminya, Rabu (11/6).
Deddy mempertanyakan kemampuan Pemerintah Provinsi Sumut dalam mengelola empat wilayah tambahan tersebut. Ia menyebut dengan APBD sebesar Rp13 triliun, Sumut saat ini belum optimal dalam membangun wilayah yang sudah ada, termasuk Pulau Nias.
“Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya? Anda (lebih baik) besarkan dulu Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam. Nanti Mentawai sekalian anda minta juga,” sindir Deddy.
Legislator DPR itu juga menyinggung peran Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, yang menurutnya tidak perlu ikut campur dalam urusan pemindahan pulau.
“Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kemendagri terkait kritik yang dilontarkan Deddy. Namun, polemik pemindahan wilayah ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan, terutama dari sisi tata kelola pemerintahan daerah dan kesiapan fiskal.
Jika Anda menginginkan versi ini untuk siaran pers, media cetak, atau perlu disesuaikan dengan gaya redaksi tertentu, saya bisa bantu sesuaikan lagi.

