Ijazah Palsu Pejabat: Ketika Kepercayaan Publik Terkikis dari Akar

Oleh: Dr. Al Faqih

Beberapa waktu terakhir, kita kerap dikejutkan dengan berita tak sedap: pejabat yang kedapatan memakai ijazah palsu. Fenomena ini bukan lagi sekadar kasus perorangan, melainkan sebuah alarm keras yang seharusnya menggugah kita semua.

Bayangkan, orang yang seharusnya menjadi teladan, yang memimpin dan membuat kebijakan, ternyata membangun kariernya di atas fondasi kebohongan.

Apa sih Bahayanya Ijazah Palsu Ini?

Pertama dan paling utama, ini adalah pelecehan terhadap integritas pendidikan. Kita tahu betul betapa beratnya perjuangan untuk menempuh pendidikan, begadang demi tugas, berjuang saat ujian.

Ijazah adalah simbol dari semua itu. Ketika ada yang memalsukannya, seolah mereka meremehkan semua kerja keras dan kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan.

Ini juga melukai hati ribuan orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan gelar mereka secara sah.

Kedua, ini merusak kepercayaan publik. Pejabat itu adalah representasi negara, simbol integritas dan kejujuran. Begitu terungkap ada yang berijazah palsu, sontak masyarakat akan bertanya-tanya:

"Apakah ini hanya satu dua orang? Jangan-jangan banyak yang lain?"

Keraguan ini bisa menyebar dan pada akhirnya mengikis kepercayaan kita pada sistem pemerintahan itu sendiri. 

Kalau sudah tidak percaya, bagaimana bisa kita berharap tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik?

Ketiga, dan ini sangat krusial, mereka yang berijazah palsu mungkin tidak kompeten. Ijazah seharusnya mencerminkan kemampuan dan pengetahuan seseorang di bidangnya.

Pejabat yang 'memiliki' ijazah, namun tanpa bekal ilmu yang sesungguhnya, bisa saja membuat keputusan-keputusan yang salah.

Bayangkan, kebijakan yang berdampak pada hidup banyak orang ternyata diputuskan oleh mereka yang sebenarnya tidak punya dasar pengetahuan yang memadai. Ini jelas merugikan kita semua, masyarakat luas.

Terakhir, kasus ijazah palsu seringkali menjadi pintu gerbang bagi praktik korupsi dan nepotisme lainnya. Orang yang berani memalsukan ijazah demi jabatan, kemungkinan besar juga tidak akan segan melakukan pelanggaran lain demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Ini adalah cikal bakal penyakit dalam birokrasi yang harus diberantas sampai ke akarnya.

Kenapa Sih Ini Terus Terjadi?

Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena tekanan untuk mendapatkan jabatan yang begitu ketat, membuat sebagian orang nekat mencari jalan pintas. Atau, bisa jadi juga karena kurangnya verifikasi dokumen yang ketat dari instansi terkait.

Jangan lupakan juga lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak memberikan efek jera. Ditambah lagi, ada semacam budaya 'instan' di mana sebagian orang ingin cepat mencapai puncak tanpa melalui proses yang benar.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Tidak ada kata lain selain tindak tegas. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti menggunakan ijazah palsu, entah itu pejabat kecil atau besar, harus dihukum sesuai aturan. Ini penting untuk memberikan efek jera dan mengembalikan rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu, sistem verifikasi dokumen harus diperketat. Tidak cukup hanya melihat fotokopi, perlu ada validasi langsung ke institusi pendidikan yang bersangkutan. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir pemalsuan.

Terakhir, dan ini tidak kalah penting, kita perlu terus membangun budaya integritas dan transparansi di lingkungan birokrasi. Pejabat harus sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar status atau kekuasaan.

Fenomena ijazah palsu ini adalah cermin betapa rapuhnya fondasi moral yang kadang kita bangun. Kita tidak bisa lagi membiarkannya. Demi masa depan, demi kepercayaan kita pada pemerintah, dan demi kehormatan pendidikan, masalah ijazah palsu ini harus diberantas tuntas.