Pemerintah Rencanakan Hentikan Impor BBM dari Singapura, Alihkan ke Timur Tengah dan AS

Table of Contents

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

JAKARTA (Langkatoday) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura dalam enam bulan ke depan. Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, dengan pengurangan awal sebesar 50–60 persen, hingga akhirnya mencapai nol persen.

Menurut Bahlil, sekitar 54–59 persen impor BBM Indonesia saat ini berasal dari Singapura. Namun, setelah evaluasi, ditemukan bahwa harga BBM dari Singapura setara atau bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga dari negara-negara Timur Tengah, meskipun secara geografis Singapura lebih dekat. Hal ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan untuk mengalihkan impor ke negara lain.

Selain pertimbangan harga, Bahlil juga menyoroti aspek geopolitik dan geoekonomi sebagai faktor pendorong perubahan kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam hubungan internasional dan memastikan bahwa Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu sumber impor.

Untuk mendukung rencana ini, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) sedang membangun infrastruktur pelabuhan yang mampu menampung kapal tanker berukuran besar. Selama ini, impor BBM dari Singapura menggunakan kapal berukuran kecil, sehingga pembangunan dermaga baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan memungkinkan pengiriman BBM dalam jumlah besar dari Timur Tengah atau Amerika Serikat.

Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menjalin perjanjian dengan Amerika Serikat untuk membeli beberapa produk energi, termasuk BBM, minyak mentah (crude), dan gas petroleum cair (LPG). Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada kontrak jangka panjang yang diputuskan dalam proses ini, karena pembelian BBM dilakukan melalui pasar spot, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengadaan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kedaulatan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber impor, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika harga dan kondisi geopolitik global. (rel)