Bobby Nasution Janjikan Sekolah Negeri Gratis, Pengamat: "Jangan Asal Bunyi!

MEDAN (Langkatoday) - Rencana Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk menghapuskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di seluruh SMA dan SMK negeri mulai tahun ajaran 2025–2026 memancing reaksi kritis dari pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda. Ia menilai, kebijakan tersebut berisiko menjadi janji populis bila tidak disertai perencanaan anggaran matang dan kajian teknis mendalam.

“Gubernur jangan asal bunyi. Menghapus SPP di seluruh SMA dan SMK negeri pasti butuh anggaran sangat besar. Kalau sumber dananya belum jelas, ini bisa menjadi masalah serius,” kata Elfenda saat dihubungi, Senin (23/6).

Ia menjelaskan, selama ini pembiayaan operasional sekolah—seperti gaji guru honorer, listrik, alat peraga, hingga kegiatan ekstrakurikuler—masih banyak ditanggung orang tua siswa lewat komite sekolah. Selain itu, biaya keamanan dan kebersihan di beberapa sekolah negeri juga belum masuk pembiayaan APBD.

“Tanpa SPP, siapa yang akan menanggung kebutuhan operasional itu? Kalau tak dikalkulasi matang, sekolah justru bisa kekurangan dana untuk menjalankan fungsinya,” ujarnya.

Elfenda juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini harus melibatkan DPRD dan sesuai ketentuan peraturan. Jika anggaran bergantung pada APBD, perubahan harus mendapat persetujuan legislatif. Sementara dana APBN seperti BOS sudah diatur ketat dalam Permendikbudristek No.63 Tahun 2023.

“Jangan sampai masyarakat dijanjikan sekolah gratis, tapi anggaran belum dialokasikan. Dinas Pendidikan Sumut memang sudah membuat kajian, tapi harus benar-benar mendalam, mulai dari estimasi kebutuhan per siswa, mekanisme penyaluran, hingga pengawasan ketat agar pungutan liar (pungli) bisa dicegah,” tegas mantan Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut tersebut.

Selain soal pembiayaan, Elfenda juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sekolah swasta. Ia khawatir, program gratis di sekolah negeri berpotensi memicu eksodus siswa dari sekolah swasta ke negeri, sehingga mengancam kelangsungan lembaga pendidikan swasta.

“Jangan sampai kebijakan ini mematikan sekolah swasta dan menciptakan ketimpangan baru di dunia pendidikan,” tambahnya.

Elfenda berharap Gubernur Bobby Nasution lebih berhati-hati dalam meluncurkan program berskala besar agar tidak sekadar menjadi wacana.

“PUBG ini punya tujuan baik, tapi harus benar-benar matang. Jika dananya belum jelas, pengawasannya lemah, dan dampaknya tidak dikaji, kebijakan ini hanya akan berakhir sebagai wacana,” pungkasnya.