Desakan Muncul! Golkar Diminta Tegur Ketua DPRD Sumut Gara-Gara Polemik Pulau

MEDAN (Langkatoday) - Senior Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sumatera Utara, Herman Ginting, mendesak Partai Golkar untuk segera memberikan teguran keras kepada Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, atas pernyataannya terkait polemik status empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Menurut Herman, pernyataan Erni yang sebelumnya meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution mempertahankan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang justru memanaskan situasi dan memicu konflik horizontal.

"Sebagai Ketua DPRD, semestinya Erni menguasai data dan duduk persoalan sebelum bicara di ruang publik. Ucapannya malah melukai perasaan masyarakat Aceh dan tak mencerminkan aspirasi warga Sumut," tegas Herman, Jumat (20/6).

Ia menilai langkah Erni bertentangan dengan semangat rekonsiliasi antarprovinsi yang selama ini telah dibangun. Bahkan, Herman menuding Erni tidak memahami tupoksinya sebagai pimpinan lembaga legislatif, yang seharusnya mampu meredam tensi, bukan memperkeruh keadaan.

Herman juga mengapresiasi keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto yang telah menyelesaikan sengketa wilayah keempat pulau tersebut secara konstitusional dan mengembalikannya ke wilayah administratif Provinsi Aceh.

"Keputusan Presiden sudah final dan bijak. Tidak perlu lagi ada polemik. Kita harus hormati dan kawal bersama," lanjut Herman, yang juga mantan anggota DPRD Sumut.

Lebih lanjut, Herman meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk tidak melangkah sendiri dalam menyikapi isu strategis seperti ini. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektoral bersama unsur Forkopimda Sumut.

"Semua pihak harus duduk bersama. Kita negara yang dibangun atas dasar musyawarah, bukan ego sektoral," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Herman mendesak DPD Partai Golkar Sumut untuk mengambil sikap dan memberikan teguran kepada Erni Ariyanti, demi menjaga wibawa partai dan stabilitas politik di daerah.

"Golkar tidak boleh diam. Jangan biarkan satu suara yang gegabah mencoreng komitmen partai dalam menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa," pungkas Herman.